Beranda / /

  • BPKP Aceh Komitmen Bantu USK Terkait GRC dan Tatakelola Aset
    Aceh | 2 tahun lalu
    BPKP Aceh Komitmen Bantu USK Terkait GRC dan Tatakelola Aset

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof Marwan beserta Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kedokteran dan Kepala SPI berkunjung ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Senin (25/4/2022).

  • TPJ Aceh Minta Presiden Tunjuk PJ Gubernur yang Berani dan Tegas
    Aceh | 2 tahun lalu
    TPJ Aceh Minta Presiden Tunjuk PJ Gubernur yang Berani dan Tegas

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Tim Pembela Jokowi (TPJ) Aceh, Imran Mahfudi memohon kepada Presiden Jokowi agar menunjuk PJ Gubernur Aceh orang yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk menata ulang tata kelola pemerintahan di Aceh.

  • Firli Bahuri: KPK Kawal Persiapan dan Pembangunan IKN Nusantara
    Nasional | 2 tahun lalu
    Firli Bahuri: KPK Kawal Persiapan dan Pembangunan IKN Nusantara

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi Kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono yang didampingi Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dan Tenaga Ahli Tim Transisi Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Senin (21/3/2022).

  • FH UI Gelar Kuliah Tamu Tentang Sistem Tata Kelola Kerajaan-Kerajaan Bugis
    Nasional | 2 tahun lalu
    FH UI Gelar Kuliah Tamu Tentang Sistem Tata Kelola Kerajaan-Kerajaan Bugis

    DIALEKSIS.COM | Depok - Selama ini, di bangku perkuliahan fakultas hukum di tanah air, diajarkan bahwa Sistem Hukum Adat masih diakui di Indonesia sebagai salah satu Sistem Hukum yang masih hidup sebagai bagian dari Pluralisme Hukum di Indonesia (selain Sistem Hukum Nasional dan Sistem Hukum Islam).

  • Pemda Diminta Tingkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan
    Nasional | 2 tahun lalu
    Pemda Diminta Tingkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan

    melalui pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tersebut akan ditetapkan satu daerah provinsi berpredikat terbaik pada masing-masing kategori dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah. Untuk daerah yang memperoleh predikat terbaik  bakal diberikan penghargaan dan dijadikan sebagai dasar pemberian insentif sesuai ketentuan perundang-undangan yang akan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.